Timah Di Kuasai Mereka Selama Ini

broken-earth-kapitalism
Mafia pertambangan Timah seharusnya dapat menjadi perhatian yang serius dari semua aparat penegak hukum di tingkat daerah dan pusat bukan lalu menjadi seperti –maaf- kentut, tak nampak tapi baunya terasa. Kuatnya indikasi praktek mafia petambangan di daerah SDA melimpah pun sudah sangat terasa namun pembuktian lah yang diperlukan, dan menjadi sebuah pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, ditengah banyaknya aparat penegak hukum sendiri yang terindikasi dalam praktek ini?. Atau karena nuansanya sangat politis sehingga sangat sulit untuk di bongkar?

Salah satu contoh kasus
Kisruh KPK vs Polri ini, tak bisa lepas dari dugaan adanya persaingan bisnis tak sehat para pelaku pemain Timah di Bangka Belitung persaingan itu juga oleh sekelompok pendukung calon Kapolri baik kalangan pengusaha maupun dalam internal polri sendiri yang berpangkat bintang tiga. Dari sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang yakni, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

Masalah mulai muncul ketika KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap dari salah satu perusahan smelter Timah di kawasan ketapang pangkalpinang, yang saat ini perusahan tersebut bermasalah dengan masyarakat nelayan pesisir Batu Perahu dan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka terhadap aktivitas kapal isap produksi (KIP) Mutiara Hitam III milik PT Sumber Jaya Indah (SJI) yang di duga tidak memiliki dokumen lengkap sesuai peraturan,
Sampai kapanpun kisruh pertambangan timah tak akan pernah selesai oleh permainan permainan mafia pertambangan timah yg seharusnya para kepala daerah mengeluarkan WPR tetapi mereka para bupati/walikota di propinsi kep.bangka belitung ‘jor joran alias obral izin pertambangan Timah berbalik dengan di sejumlah kepala daerah kabupaten/kota sejak di berlakukannya UU MINERBA 4/2009 di indonesia mereka tidak bisa keluarkan IUP maka dari itu meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut Peraturan Menteri tentang penghentian sementara operasi aktivitas pertambangan,
seperti kita ketahui harusnya WPR di keluarkan pemda bukan IUP karena Luas wilayah izin usaha pertambangan PT Timah mencapai 89,6% (516.097 ha) sementara PT Kobatin 7,2% (41.680 ha) dan gabungan swasta lainnya hanya 3,2% (18.439 ha).
sebelum di uji materi uu minerba 4/2009 di terima MK tentang syarat luas lahan IUP minimal 5.000 ha jadi untuk luas lahan gabungan para perusahan swasta/smelter 3,2% dari luas daerah pertambangan di bangka belitung (18.439 ha) hanya bisa di dapat sekitar 3 perusahan itu juga masing masing sekitar 6.000 ha lebih dapat mereka peroleh,

Mafia pertambangan pun bukan hanya sekedar illegal mining, juga bukan hanya sekedar kriminalisasi dan rekayasa kasus di kegiatan pertambangan tapi lebih dari itu. Ada hal yang lebih besar lagi yang seharusnya dapat diungkap tentang bagaimana carut marutnya dunia pertambangan Timah, Tidak pernah jelasnya penanganan persoalan mendasar pertambangan terkait dengan daya rusaknya yang diperparah dengan perselingkuhan penguasa dan pengusaha makin menyebabkan TANAH Babel ini makin terpuruk dengan kekayaan tambangnya. Justru hal ini lah yang sesungguhnya harus terus diungkap dan ditelusuri kalau tidak ini yang menyebabkan mafia dunia pertambangan Timah menjadi tercium baunya tapi tak terlihat dan tak tersentuh.

BABEL TERMASUK 10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia

Modus Mafia Pertambangan

Jika kita cermati meningkatnya perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh para bupati meningkat seiring dengan berlakunya otonomi daerah di tahun 1999 disertai dengan keluarnya Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alat legitimasi kuat untuk membuka “kran” izin pertambangan TIMAH

Namun justru pada prakteknya lah kita akan dapat menemui indikasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, mulai dari tidak beresnya proses perizinan, tumpang tindih lahan, kerusakan lingkungan, penggusuran lahan masyarakat, pencemaran, hingga sampai ada indikasi manipulasi pajak, sampai suap dan gratifikasi. Ketimpangan-ketimpangan itu sesungguhnya menggambarkan sebetulnya ada yang tidak beres dari semua proses-proses perizinan yang dikeluarkan para penguasa. Entah kesemua ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan akibat belum siapnya daerah dalam menerima otonomi daerah atau ini merupakan faktor “kesengajaan” yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Ada banyak alasan “ketidaksengajaan” ini seperti antara lain karena penguasa mengharapkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini hanya sedikit menetes ke daerah selama Orde Baru. Era otonomi daerah telah memberi kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memungut royalty, pajak, distribusi dll dari izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya. Kedua, politik pembiaran aktor utama (penguasa) juga disebabkan karena adanya semacam “politik balas budi” kepada para pengusaha yang telah ‘mengantarkannya’ memenangkan suara dalam pemilihan jabatan tersebut. Contoh lain juga ditemukan dari tidak pernah tuntasnya penertiban penambangan tanpa izin, tumpang tindih lahan, izin pinjam pakai kawasan, pencemaran akibat tambang yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk.

ada beberapa indikasi modus mafia pertambangan Timah yang selama ini berkembang seperti :

Pertama, penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pertambangan, modus ini digunakan misalnya, seperti mengeluarkan izin pertambangan tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan atau menerbitkan izin kepada pihak perusahaan yang belum memiliki Amdal dan UKL-UPL, izin keluar duluan amdal diurus belakangan, begitu modus yang sering sekali muncul.

Kedua, pemberian izin yang tak sesuai dengan peruntukannya, sehingga timbul tumpang tindih dengan lahan masyarakat, perkebunan sawit dan juga izin HTI dan HPH. Jika dikalkulasikan luas pertambangan ditambah dengan izin HTI, HPH dan perkebunan sawit tersebut hampir sama dengan luas wilayah

Ketiga, Indikasi suap dan gratifikasi terhadap para pejabat daerah dan aparat penegak hukum, tren korporatokrasi (perselingkuhan penguasa dan pengusaha), namun karena ruang lingkupnya sangat politis sehingga sangat sulit untuk diungkap. John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hitman, pemimpin ataupun calon pemimpin dan para pengusaha adalah gabungan yang sangat pas untuk menjalankan sistem ekonomi bahkan sistem politiknya dan ini lah yang dinamakan korporatokrasi yang secara garis besar digambarkan adalah keadaan dimana saat pemerintahan ”dikuasai” oleh kepentingan korporasi (pengusaha). dengan nuansa politik yang saat ini indikasi tarik menarik kepentingan dan menjadikan eksploitasi pertambanga menjadi bargaining penguasa. Izin pertambangan kita akan mudah dieksploitasi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk biaya politik dan semua yang berbau politik patut diduga sebagian besar didanai oleh hasil eksploitasi pertambangan secara membabi buta.

Keempat, terkait dengan masalah produksi, royalti dan pajak pertambangan. Masalah produksi misalnya, selama ini tidak semua instansi terkait memiliki data berapa hasil tambang timah yang keluar dari babel, kenapa produksi timah ini menjadi penting?, dengan kita tahu berapa produksi sebenarnya TIMAH kita maka kita dapat berapa yang seharusnya diterima daerah dari pajak dan royalti, kalau hanya berdasarkan laporan perusahaan apakah dapat dijamin data itu betul atau tidak. Dari modus-modus mafia pertambangan dalam tersebut sudah seharusnya lah, pemerintah daerah dan pihak aparat penegak hukum yang masih bersih dan netral untuk segera mengambil langkah tegas dan berani dalam menyikapi mafia pertambangan ini, bukan sekedar main “ancam” di media saja, namun nol dalam prakteknya.

Masing masing pihak memperjuangkan pendapatnya dari sudut pandang yang sangat sempit dan berbeda-beda, dan cenderung untuk kepentingan nafkah sesaat.

Diluar kelompok-kelompok yang ribut berjuang untuk kelompok masing-masing tersebut, masih terdapat sekelompok besar warga Babel yang pasif dan tak terwakili, mereka adalah pemuda/remaja/anak-anak pewaris Bangka Belitung dikemudian hari.

Ataukah kelompok ini sudah merelakan asset kekayaan pulau Bangka Belitung di-GADAI-kan generasi rakus saat ini?

Seperti baru baru ini terjadi mereka pro kontra di masyarakat atas pemberian gelar adat yang di berikan lembaga adat melayu yang secara kajian belum di lakukan oleh kajian akademisi tentang keberadaan lembaga tersebut, terbesit pemikiran di lapisan masyarakat pemberian gelar yang di lakukan tersebut tak lebih dari sebuah kepentingan sekelompok orang yang selama ini mereka lah bermain dari sebuah permainan baik itu tambang, perkebunan maupun politik, hingga tak satu pun yang mendapat gelar datuk panglima Nanar (nakut nakuti rakyat) & bergelar datuk panglima pembabat bumi serumpun sebalai,

Untuk mengetahui betapa menderitanya rakyat pulau penghasil timah nomor satu dunia, cobalah nonton film serial Laskar Pelangi. Seperti itulah rakyat Bangka Belitung bahkan sampai saat ini. Sayangnya Bangka Belitung tidak ada tokoh-tokoh seperti Gerakan Aceh Merdeka. Sebab jika ada mungkin saya yang akan ikut berjuang membebaskan rakyat Bangka Belitung dari penderitaan seperti itu. Bagaimana mungkin pulau yang pernah mendapat ranking sebagai penghasilan timah, lada, pasir kuarsa, bahkan kaolin nomor satu dunia bisa begitu menderita rakyatnya? Bukankah timah adalah emas putih dunia? Ini sama seperti Aceh penghasil minyak tapi miskin, Papua penghasil tembaga dan emas tetapi menderita, Kalimantan sebagai penghasil kayu tetapi rakyatnya terbelakang, dsb. Sampai-sampai ada yang rela jadi warga negara Malaysia. Ini kisah nyata dan bukan kisah mengada-ada! Ini tidak fair dan tidak adil!

Argumentasi yang logis untuk menelaah kondisi ini adalah telah terjadi tumpang tindih lahan seandainya tidak para pengusaha timah sewaktu mengajukan lahan untuk sebuah IUP & mereka benar benar menambang di IUP masing masing tidak akan pernah ada lagi yang namanya penambangan ilegal, tidak ada lagi setiap pengiriman timah di lakukan oleh BKDI/ICDX selalu bermasalah asal pasir timah di dapat para perusahan peleburan timah (smelter).

Aktor-aktor formal (penguasa), politisi, tokoh masyarakat, militer/polisi dan para preman yang merupakan aliansi yang membentuk negara bayangan lokal yang lebih kuat dan kokoh daripada negara formal dan jauh lebih agresif dan rakus mengambil sumberdaya tambang untuk kepentingan pasar internasional. Apakah BANGKA BELITUNG akan meniru Sierra Leone? Apakah propinsi ini akan menjadi negara Orde Baru yang kriminal di tingkat lokal dan menjauhkan kewajiban-kewajiban aktor-aktor negara dari usaha memproteksi kehidupan rakyat yang berkelanjutan untuk generasi kini dan generasi mendatang.

Fakta perang bandar terjadi sejak era reformasi dan sejak kebodohan rakyat bangka belitung di mulai, PT.Koba Tin merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan komposisi kepemilikan saham 75% milik Malaysia Smelting Corporation atau MSC, Malaysia dan PT.Timah 25%, salah satunya bandar dari para Pengusaha Singapura dari Singapura Tin Industri (STI) dan BUMN China Yunan Tin mendirikan pabrik pemurnian bijih timah (Smelter) di kawasan Jelitik Sungai Liat Bangka dengan membentuk perusahaan patungan smelter hampir rata rata perusahan pertambangan Timah yang industri smelter di bangka belitung mereka kuasai rata rata sahamnya, tanpa terkecuali PT.Timah juga mereka kuasai saham publik 35%,

jadi ada bandar timah selama ini, yg membuat kisruh terjadi, ini bukan mengada ngada, atau ini hanya untuk sebuah bisnis ‘tidak fakta berbicara saya bukan seorang penambang hanya pura pura jadi seorang penambang yang biar legal standing di terima Mahkamah konstitusi saat saya & rekan rekan mengajukan uji materi uu minerba 4/2009 pasal 5 ayat (1)dan pasal 22 (f) tentang penambangan rakyat dua pasal tersebut yang di terima MK dan di kabulkannya uji materi tentang pertambangan rakyat, seharusnya pemerintah daerah mengajukan WPR/IPR bukannya IUP untuk para perusahan bandar,

memasuki tahun 2011 konsorsium bandar dari sebuah smelter di singapura (Singapura Tin Industri) satu satunya perusahan smelter di singapura (hebat) di saat singapura tidak mempunyai cadangan Timah mereka bekerja sama dengan perusahan BUMN negeri china dalam permainan harta karun rakyat bangka belitung,
maka di siasati bagaimana caranya PT.Kobatin tidak di perpanjang kontrak karya dengan permainan isu kapitalis, muncul dua kubu di seting aksi biar dunia atau pun rakyat tahu, hingga PT.Kobatin tidak di perpanjang kontrak karnya, ini lah salah satu kesalahan yang mengakibatkan rakyat bangka belitung di permainkan, setelah hak & tanggung jawab PT.Kobatin tidak ada yang bertanggung jawab,

Bursa Timah Indonesia dengan nama Babel Tin Market itu awal kesepakatan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) & para pengusaha timah baik BUMN maupun swasta dengan semangat nasionalisme ke kompakkan terjadi dengan membentuk Indonesian Tin Asociation (ITA) atau Asosiasi Perusahaan Timah Indonesia Pembentukan ini disepakati dalam pertemuan 28 pengusaha timah Babel termasuk PT.Timah & PT.Kobatin, Bursa Timah indonesia dengan kode Babel Tin Market di lakukan memoratorium pengiriman timah terjadi di akhir tahun 2011, bentuk Tim Formatur, Indonesian Tin Asociation (ITA) “Mandat diberikan ITA ke Wachid Usman (Direktur Utama PT Timah Tbk) sebagai Ketua dan Rudi Irawan mewakili PT Mitra Stania Prima sebagai anggota, serta Petrus dari PT Refined Banka Tin (dewan Timah Indonesia) berdasarkan surat keputusan BAPEEBTI Nomor : 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 (02 Aug 2013) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah,

Kekompakan dengan semangat nasionalisme tidak bisa bertahan lama hingga muncul kubu Babel Tin Market & INATIN saat perubahan ini lah antek antek asing bermain merubah pola dari sebelumnya memanfaatkan pengusaha local sekarang pengusaha nasional di bawah kendali BKDI / ICDX, Terlalu memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi melalui surat permohonan Dirut BKDI dengan No. 165/BKDI/DIR/08/2013, perihal permohonan penyelenggaraan pasar fisik timah di bursa berjangka, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), di tujukan ke Bappebti, Tidak sampai satu bulan BKDI / ICDX mengantongi izin penyelenggaran pasar fisik timah dengan keluarnya keputusan Kepala Bappebti per 19 Agustus 2013 lalu. keputusan SK Kepala Bappebti No 08/Bappebti/Kep-PBK/08/2013, tentang penetapan bursa berjangka sebagai penyelenggara pasar fisik timah kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: