Bagaimanakah dengan Anda ? Apakah Anda mendukung pemerintah untuk pembangunan PLTN ini ?

Pro dan kontra rencanapembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesiasemakin meluas diperdebatkan akhir-akhir ini.  Pertimbangan utama daripihak yang menentang PLTN berangkat dari ketidakpercayaan terhadapkemampuan bangsa Indonesia untuk mengelola pembangunan danpengoperasian teknologi pembangkitan listrik berdasarkan reaksi nuklirtermal ini.
Budaya korupsi, ceroboh dan kurang disiplin dalamkehidupan sehari-hari disebutkan sebagai cerminan ketidaksiapan kitamengelola jenis teknologi yang terkesan menyeramkan.  Penolakan PLTN diIndonesia juga didasarkan pada alasan bahwa manfaatnya lebih kecildibandingkan dengan resiko bahaya yang bisa merugikan masyarakat danlingkungan.  Besarnya biaya awal (“capital cost”) PLTN, ketergantunganpada pasokan teknologi, bahan bakar & tenaga ahli dari segelintirnegara maju, masalah penanganan limbah nuklir adalah beberapa alasanpenting penolakan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia.  Kenyataanbahwa Indonesia terletak di wilayah rawan gempa, disamping masihtersedianya sumber-sumber energi lain seperti batubara, gas alam, panasbumi, hidro, surya, angin dan sumber alternatif lainnya  juga dijadikanalasan keberatan terhadap pemanfaatan PLTN untuk mengatasi kekuranganpasokan listrik di Indonesia saat ini dan masa mendatang.
Alasan-alasan untukmenolak pembangunan PLTN di Indonesia sebenarnya dapat dipilah menjadidua kelompok, yaitu pertimbangan teknis dan pertimbangan non-teknis. Pertimbangan teknis, misalnya keraguan dalam hal keselamatan operasiPLTN, umumnya dapat dicari jawabannya secara obyektif.  Sebagai contoh,banyak pihak mengkhawatirkan bahwa PLTN akan “meledak” dan melepaskansejumlah besar radiasi ke lingkungan bila terjadi peristiwa tidaknormal.  Analisis terhadap berbagai disain PLTN dan pengalaman operasiPLTN selama puluhan tahun di negara lain menunjukkan bahwa umumnya PLTNmempunyai sistem yang mampu untuk memadamkan operasinya secara otomatis(“automatic scram”) bila ada gangguan dari dalam (contoh: kesalahanoperator) maupun dari luar (contoh: gempa).
Sebaliknya,pertimbangan non-teknis umumnya lebih sulit dicari jawabannya karenabersifat subyektif.  Seperti misalnya kepastian/jaminan bahwa sejakdari proses tender proyek, selama masa konstruksi, sampai dengan masapengoperasian PLTN tidak akan ada unsur KKN (korupsi, kolusi dannepotisme) yang bisa mengancam keselamatan masyarakat dan lingkunganuntuk selama 40-60 tahun (selang operasi sebuah PLTN).   Keraguansebagian masyarakat terhadap kemampuan kita untuk mengelola proyekraksasa senilai 4 – 8 milyar dollar AS (perkiraan biaya konstruksisebuah PLTN berdaya ~1 Gigawatt) dengan bertanggungjawab memang agaksulit dijawab tanpa didukung bukti/prestasi dalam proyek-proyek besarsebelumnya di Indonesia.
alasan-alasan untuk mendukungpembangunan PLTN di Indonesia mempunyai dasar yang kuat.  Kebutuhanenergi listrik sekarang dan masa depan jelas menunjukkan bahwaIndonesia perlu menambah daya listrik terpasang dalam jumlah besar(proyeksi kebutuhan tahun 2018 adalah sekitar 57 Gigawatt listrik,berdasarkan perhitungan PT PLN – Maret 2009).   Teknologi PLTN diberbagai negara pengguna PLTN saat ini sudah terbukti aman, handal,ekonomis dan ramah lingkungan serta mempunyai kapasitas yang besar. Sementara itu ancaman perubahan iklim (“global warming”) akibat emisikarbon dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil menuntut komitmendari semua negara untuk segera membatasi penggunaan bahan bakar fosiltersebut.  Sumber energi alternatif lainnya seperti panas bumi, hidro,surya, angin, biofuel harus lebih dikembangkan teknologi dan dayaterpasangnya di Indonesia, namun patut juga diingat keterbatasankapasitasnya.
Bangsa kita tidak punya banyak waktu untukmengambil keputusan tentang saat yang tepat memulai pembangunan PLTN diIndonesia.  Keputusan ini tentunya harus berdasarkan pada strategienergi jangka panjang untuk mendukung rencana pembangunan nasionaljangka panjang.  Dalam keputusan tersebut harus dijabarkan pula rencanaalih teknologi PLTN dari pemasok asing kepada para ahli/teknisi danindustri di Indonesia.  Bila PLTN direncanakan untuk menghasilkan(andaikan) 10% dari kebutuhan listrik di Indonesia pada tahun 2018,maka pada tahun tersebut harus siap beroperasi 4 atau 5 unit PLTNmasing-masing berdaya sekitar 1 Gigawatt listrik.  Dalam kerangka alihteknologi, sebaiknya pemerintah mempunyai target agar PLTN unit yangke-5 (misalnya) sudah sepenuhnya dirancang dan diproduksi di  Indonesiaserta mampu dioperasikan sepenuhnya oleh tenaga ahli Indonesia.   Cina,India dan Korea Selatan telah membuktikan keberhasilan mereka dalamprogram alih teknologi PLTN.
Dalam tiga tahun terakhir ini banyaknegara yang telah mencanangkan, bahkan memulai, proyek pembangunan PLTNbaru.  Tahun ini terdapat 58 unit PLTN baru di 14 negara yang sedangdalam masa konstruksi; untuk tahun-tahun berikutnya terdapat sekitar148 unit PLTN di 27 negara yang telah direncanakan pembangunannya(sumber: World Nuclear Association – Nopember 2010).  Diantaranegara-negara yang merencanakan akan membangun PLTN untuk pertamakalinya adalah Uni Arab Emirat, Turki, Mesir, Jordania, Vietnam,Thailand, Belarus, Kazakhstan, Polandia dan Indonesia.  Akhir-akhir initerdengar pula rencana serupa dari tetangga kita Malaysia dan Singapura.
Dalamusaha mendapatkan dukungan terhadap pembangunan PLTN di Indonesia,pihak-pihak lembaga pemerintah, DPR, LSM dan swasta bekerja keras untukmelakukan sosialisasi PLTN kepada masyarakat.  Seperti halnya dinegara-negara lain, penolakan terhadap PLTN sebagian besar disebabkanoleh terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang seringdisamakan dengan bom atom/nuklir ini.  BATAN telah berpengalamanmengoperasikan tiga reaktor riset sejak tahun 1964 dan memilikisejumlah pakar nuklir berpendidikan tinggi lulusan universitas di dalamdan luar negeri.  Dalam program sosialisasi PLTN kepada masyarakatsering dinyatakan bahwa SDM Indonesia telah siap membangun danmengoperasikan PLTN.  Namun perlu disebutkan bahwa reaktor dayamempunyai perbedaan dalam hal desain, sifat, penggunaan dan caraoperasi dibandingkan dengan reaktor riset.  Tidak semua pengetahuan danpengalaman yang didapat dari pengoperasian reaktor riset bisaditerapkan dalam pengoperasian reaktor daya.  Seperti halnya denganjenis teknologi canggih lain, teknologi PLTN mencakup berbagai bidangkeahlian/spesialisasi; sebagian keahlian ini hanya bisa diperoleh daripengalaman merancang dan mengoperasikan PLTN selama bertahun-tahun. Disinilah pentingnya program alih teknologi dari pemasok PLTN,kerjasama dengan negara lain yang  berpengalaman dalam pembangunan danpengoperasian PLTN, serta dukungan teknis dari badan-badan nuklirinternasional seperti IAEA (International Atomic Energy Agency), WANO(World Association of Nuclear Operators), dsb.
Keputusanpemerintah untuk menerapkan teknologi PLTN tentunya didasarkan padaanalisis proyeksi kebutuhan listrik nasional jangka panjang.  Olehkarenanya dalam sosialisasi PLTN kepada masyarakat  hendaknya tidakdigunakan alasan bahwa kita ingin membangun PLTN di Indonesia agarbangsa Indonesia tidak ketinggalan atau diremehkan oleh bangsa lain. Konsep menjaga martabat/gengsi bangsa tanpa didasari oleh perencanaanmatang dan pertimbangan rasional,

Pemerintah seharusnyasadar bahwa Indonesia tidak pernah memiliki budaya nuklir dalam panjangsejarah peradaban manusia. Percaya atau tidak, pemerintah dalam hal iniseakan ingin membohongi masyarakat akan dampak dari bahaya PLTN denganmemelintir informasi pada publik. Seperti halnya di Chernobyl, operatorPLTN beserta pemerintahnya berupaya menutup-nutupi terjadinyakecelakaan itu sehingga mengorbankan masyarakatnya yang tidak tahubahaya yang mengintainya. Dalam rencana pembangunan PLTN ini,pemerintah Indonesia juga demikian, yaitu melakukan hal yang sama”menutup- nutupi” saat terjadi kecelakaan di fasilitas nuklir Serpongbeberapa waktu lalu. Bahkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) samasekali tidak pernah sedikitpun memberi informasi kepada masyarakattentang peristiwa yang seharusnya masyarakat tahu dan dilindungi daridampak bahaya PLTN.

Rencana PLTN tersebut sangat terkesanditutup-tutupi. Upaya pemerintah untuk merealisasikan rencana PLTN diIndonesia telah melakukan berbagai cara untuk membodohi publik agarmenerima rencana itu dengan alasan bahwa energi nuklir adalah solusiyang paling tepat bagi perubahan iklim.

Padahal, sampaisaat ini dampak dari energi nuklir di dunia belum mampu menyelesaikanberbagai masalah yang ditimbulkan dari energi nuklir itu sendiri, yakniradioaktif yang mencemari masyarakat dan lingkungan mulai daripenambangan uranium, pengoperasian normal PLTN, dan dalam bentuk limbahnuklir yang baru bisa habis setelah ratusan ribu tahun. Di sini kita dituntut untuk sadar, khususnya pemerintah bahwa letak geografiskeberadaan negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan mencerminkantingginya risiko atas penggunaan reaktor nuklir. Di sadari atau tidak,secara alamiah 84 persen wilayah kepulauan Indonesia merupakan kawasanyang rentan terhadap bencana. Jika ini terjadi, nelayan dan masyarakatpesisir akan mengalami kerugian yang teramat besar akibat daripembangunan PLTN. Coba kita lihat pembangunan PLTU Tanjung Jati B diDesa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yangmenimbulkan dampak luar biasa bagi nelayan dengan kurang lebih sekitar160 hektar perairan tidak diperbolehkan untuk dijadikan daerah operasipenangkapan ikan.

Gubernur babel baru baru ini berkunjungkesana didampingi oleh tim yang terdiri dari Dinas Pertambangan danEnergi, Bappeda, Bupati Bangka Selatan, Bupati Bangka Barat yangdiwakili oleh Sekda Bangka Barat, yang mengikuti serangkaian kegiatanberupa pembelajaran materi dan melihat proses PLTN disana.
atas undangan dan sponsor dari International Energy Atom Agency (IEAA), yang berpusat di Wina.
MengenaiPLTN ini harus dikaji lebih dalam, dimana kehadiran energi ini pentingbagi kelangsungan suatu daerah maupun bangsa. Sudah saatnya Negara inibersiap-siap mencari energi pengganti, karena kemampuan minyak bumi,gas dan batu bara pada saatnya akan habis.
Rencananya di MuntokBangka Barat nanti akan dibangun PLTN sebesar 1000 Megawatt, dan 600Megawatt di Tanjung Kerasak Bangka Selatan. “Sasaran kita sebenarnyaadalah untuk mengakomodir kebutuhan listrik yang tidak hanya di BangkaBelitung tapi juga mulai dari Bali jaringan nasional sampai Sumatera,”pungkas Eko.
Harus di akui, Indonesia tidak memiliki kapasitasyang cukup untuk menggunakan nuklir. Melihat dari semua hal yang nyarisharus diimpor dari luar negeri, mulai dari bahan bakar, reaktor, hinggasuku cadang pabrik listrik itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknyapemerintah memanfaatkan energi arus laut, bukan nuklir yang berbahayatinggi, seperti yang telah terjadi di Chernobyl jika memang untukmenyejahterakan rakyat.
itulah pertimbangan pemerintah sebagaimodal awal perencanaan pembangunan PLTN ini. Bagaimanakah dengan Anda ?Apakah Anda mendukung pemerintah untuk pembangunan PLTN ini ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: