Babel Butuh Perlakuan Khusus No 4 tahun 2009 UU Minerba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panel Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)mengajukan pertanyaan yang cukup menarik perhatian Tim Advokasi Pemudauntuk Rakyat (TAPR) Bangka Belitung dalam sidang perdana permohonanjudicial review Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral danBatubara (Minerba) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta,Rabu (28/4/2010).

Pertanyaan hakim, apakah Babel perlu perhatiankhusus menyusul permohonan judicial review UU Minerba yang dimohonkanFahrizan dan Fatriansyah Aria.

“Salah satu dari tiga panel hakimkonstitusi menanyakan apakah dengan pengajuan judicial review UUMinerba ini, Babel butuh perhatian khusus?” ungkap Iwan Prahara, KetuaTAPR ditemui usai sidang, Rabu (28/4/2010).

“Kalau menurut saya,Babel perlu perhatian khusus. Karena pertambangan, terutama timah,sudah menjadi karakteristik masyarakat Babel. Sudah sejak zamanBelanda, masyarakat kenal dengan pertambangan,” lanjutnya.

Sidangperdana dipimpin Ketua Panel Hakim, Harjono dengan dua anggota M ArsyadSanusi dan Maria Farida Indrati. Sidang berlangsung singkat, sekitar 20menit.

Iwan mengatakan sidang perdana diisi dengan agenda sidangpemaparan materi gugatan pemohon. Menurutnya, semangat gugatanpermohonan judicial review untuk membebaskan rakyat Babel dari belenggubeberapa pasal dari UU Minerba mendapat apresiasi dan tinjauan yuridisdari Panel Hakim.

Dalam pemaparannya, Iwan didampingi anggotaTAPR Ferdy Hermawan mengemukakan beberapa masalah prinsip yangmelatarbelakangi problem sosial yang terjadi di masyarakat Babel akibatdiberlakukannya UU Minerba.

Dalam tinjauan hukum, Iwanmenggambarkan masalah konstitusionil betapa rakyat Babel dalam kontekshak-hak dasar atau hak-hak subjektifnya sebagai warga negara yang harusdijamin konstitusi, sebaliknya dirugikan oleh penerapan pasal-pasalyang ada di dalam UU Minerba.

“Secara umum, panel hakim MK dapatdikatakan atau disimpulkan menerima kerangka logis pemikiran tentangperlunya dilakukan upaya judicial review oleh masyarkat Babel. Apalagimengingat sejarah pertambangan di masyarakat Babel,” tutur Iwan.

Tambahan PasalLebihlanjut, Iwan menyebutkan koreksi terutama pada bagian legal standingatau kedudukan hukum pemohon. Panel Hakim MK berpendapat perlupenguatan argumentasi pemohon yang sampai kepada perhitungan kerugianfaktual sebagai kelanjutan kerugian konstitusionil yang dideritapenambang rakyat.

“Kami katakan apa yang telah kita dapatkandari persidangan di MK hari ini menjadi satu hal yang cukupmenggembirakan untuk perjuangan ini. Paling tidak, pemahaman terhadapkonstruksi yuridis yang kita inginkan dapat kita komunikasikan secarabaik di sidang perdana ini. Paling tidak, ada titik terang yang kitadapatkan dari persidangan tersebut,” tukas Iwan.

TAPR akanmelakukan perubahan permohonan gugatan dengan nomorh)perkara25/PUU-VIII/ 2010 tersebut, di antaranya penambahan pemohon seiringbermunculannya usulan masyarakat untuk merombak UU Minerba.

“Pasal-pasaltambahan itu merupakan usulan baru setelah masyarakat Babel yang lebihluas tahu kita mengajukan judicial review,” ujar Iwan.

Sidangperdana permohonan judicial review mendapat dukungan dari beberapakomponen pemuda dan mahasiswa asal Bangka yang sedang berada diJakarta. Dukungan juga datang dari kelompok masyarakat yang tergabungdalam organisasi kepemudaan dan LSM, antar lain Pemuda Hanura, PemudaIslam, PPAPRI, IPNU, Pemuda Bulan Bintang, IPPNU, GM-Sriwijaya, FokusMaker, AMSI, LSM-FKK, Front Pemuda Bersatu (FPB) LSM SeKabupatenBangka, serta tokoh pemuda dan masyarakat Babel.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: