Sadarlah Wahai Pemuda Di Konggres KNPI

Saatnya KNPI Berbenah Diri

Aksioma historis-sosiologis tentang kepunahan generasi yang tumbuh secara cengeng sebagaimana hasil identifikasi Ibnu Khaldun terhadap fenomena determinasi sosial, terbukti dengan semakin tereliminasinya nilai, idealisme, dan karakter konstruktif dari tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

KNPI yang menjadi muara organisasi-organisasi kepemudaan, di usia yang terbilang tidak lagi muda yaitu 42 tahun sejak didirikan pada 23 Juli 1973, teralienasi dari struktur sosial dimana laiknya ia berada.

KNPI yang seharusnya bertanggungjawab atas nama 70 juta anak muda yang berarti sepertiga dari penduduk Indonesia, kini tak lebih dari sekadar organisasi kongkow-kongkow yang tidak dirasakan manfaatnya. KNPI hanya bisa riuh ramai saat perebutan kekuasaan, tapi nihil prestasi.

Ini adalah alamat patologis yang menggerogoti dan secara subsistem merusak masa depan bangsa. Oleh karenanya, kecendrungan pragmatisme yang menggurita didalam tubuh KNPI dan secara struktural mendeterminasi karakter organisasi, membuat KNPI tercerabut dari habitusnya.

Habitus yang Tercerabut

Habitus oleh Ferry T Indratno (2009), digambarkan sebagai struktur subyektif mental dimana agen menghasilkan tindakan. Di tubuh KNPI hal tersebut tidak lagi menjadi warana dalam proses dialektikanya.

Mengacu pada termin Bourdieu yang menyebut habitus sebagai disposisi terstruktur, yang berarti bahwa habitus adalah struktur kepatuhan atau kesiapsediaan untuk menghasilkan tindakan.

Bagi Bourdieu, setiap sistem disposisi individu adalah variabel struktural sistem disposisi yang lain, dimana terungkap kekhasan posisinya di dalam kelas dan arah yang dituju.

Gaya pribadi, praktek-praktek kehidupan ataupun hasil karya tidak lain kecuali satu jarak terhadap gaya khas suatu jaman atau suatu kelas, sehingga gaya itu mengacu pada gaya umum, tidak hanya melalui keseragaman tetapi juga melalui perbedaan yang menghasilkan pembawaan tertentu. Pembawaan tersebut menjadi karakter (habit) yang khas.

Namun pada kenyataannya, proses transmisi yang terjadi di tubuh KNPI tidak berlangsung secara mekanis. Pada awalnya, struktur secara kelembagaan sebagaimana lazimnya organisasi masih bisa diperbaharui seiring dengan proses sirkulasi kepemimpinan, akan tetapi kesadaran pembaharuan tersebut terkooptasi oleh tarik menarik kepentingan yang sangat kuat.

Walaupun KNPI pasca reformasi, khususnya era Idrus Marham yang kini menjadi Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar), dilakukan upaya pembaharuan untuk keluar dari domain yang mengkooptasi identitas kepemudaan yang selama ini menjadi kultur KNPI.

KNPI mencoba memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Namun alih-alih menjadi mitra, yang terjadi justru perselingkuhan. KNPI dijadikan batu loncatan untuk menduduki posisi strategis dan mengungkit prestise.

Dosa-Dosa KNPI

Jika dirunut secara historis, daftar problem yang penulis sebut sebagai dosa-dosa KNPI, direproduksi akibat pewarisan antar generasi. Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, ada beberapa dosa lain yang justru dinikmati dan malah menjadi budaya yang mendekonstruksi identitas kepemudaan.

Dosa pertama yaitu bermula ketika KNPI memang dilahirkan secara tidak genuin, lahir sebagai alat dan kacung rezim Orde Baru yang ketika itu terjangkiti penyakit fobia atas berbagai kritik politis, utamanya yang dilakukan oleh gerakan pemuda. Maka salah satu cara untuk memuluskan kebiakan-kebijakannya, didirikanlah organisasi ini.

Proses historis tersebut secara psikologis menstimulus untuk mendrive KNPI menjadi entitas elitis. Organisasi ini akhirnya “melangit” dan jauh dari basis akarnya di bumi. Maka tak heran, terhadap 80 juta pemuda Indonesia, KNPI tidak bisa melakukan apa apun. Pemimpin-pemimpinnya sibuk menjadi pelayan atas majikan yang bernama penguasa.

Kedua, keterputusan dari habitus tempat dimana ia dilahirkan tersebut, menyebabkan KNPI menjadi organisasi kepemudaan yang mandul ide, miskin gagasan dan loyo gerakan.

Ekspketasi bahwa KNPI menjadi representasi yang akan mengartikulasikan kepentingan pemuda, menjadi utopia semata. Jangankan kepentingan pemuda, yang terjadi KNPI malah berubah menjadi organisasi untuk mempertarungkan kepentingan partai politik tertentu.

Hal ini tidak lepas dari pola relasi patron-klien yang sudah membudaya. Entah di pimpinan tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, ada semacam doktrin organisasi jika “kita adalah kacung kelompok politik tertentu”.

Sebagaimana dikemukakan oleh Palras (1971), bahwa hubungan patron-klien terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

Parahnya, dalam momentum Kongres ke XIV yang beralngsung di Jayapura pada tanggal 25-28 ini, sebagian besar calon justru secara terang-terangan datang dari partai politik, Sebenarnya, sah-sah saja jika mereka bisa memposisikan diri ketika memegang kepemimpinan di KNPI.

Karena politik merupakan hak asasi setiap warga negara. Tapi permasalahan yang kemudian muncul karena organisasi digiring pada kepentingan politis. Agenda-agenda beraroma kenetingan parpol, lebih dominan ketimbang agenda untuk kepentingan kaum muda. Inilah perselingkuhan gaya baru, anatar anak muda dan penguasa. Masih muda tapi sudah doyan berselingkuh.

Ketiga, KNPI akhirnya menjadi kerdil karena hanya menjadi arena pertarungan yang tidak sehat, dan menyebabkan munculnya pemimpin-pemimpin instan yang tidak dibangun di atas integritas yang kredibel berdasarkan ujian-ujian implementatif di lapangan.

Secara simultan, pola kaderisasi menjadi terganggu dan KNPI hanya mampu melahirkan melahirkan kader-kader tidak berintegritas sebagai pemuda, kuyu di hadapan kekuasaan. Nalar kritis dan idealisme kepemudaan hilang, tergadai atas ketakberdayaan rabunitas materialisme yang dikonstruksi dari sikap pragmatis.

Padahal jika kita flash back tentang sejarah perjalanan organisasi kepemudaan di negeri ini, mereka didirikan sebagai antitesa atas mental keterjajahan akibat represifitas kolonial. Namun lucunya, KNPI justru menghidupkan gaya kolonialisme baru dari subtansi dan model-model dinamika organisasinya.

Keempat, KNPI kehilangan arah akibat terperangkap dalam ruang absurditas dan disorientasi. Program-program kerja tidak terarah dan tidak berdampak bagi pemuda. Hanya menghabiskan anggaran negara tapi tidak kontributif terhadap pembangunan manusia-manusia muda Indonesia.

Organisasi sekedar menjadi tempat kongkow-kongkow tak bermakna. Kontraproduktif dengan klaim “muda”, progresif dan reformis yang dibangga-banggakan dari podium ke podium. Jika pun ada kegiatan, maka monoton pada acara-acara seminar, diskusi, simposium. Sesuatu yang seharusnya tidak lagi menjadi urusan organisasi sebesar KNPI.

Kelima, KNPI tidak lagi menjadi rumah baik bagi anak muda, orang-orang yang sudah udzur pun enggan meninggalkan KNPI, bukan karena semangat berkontribusi bagi bangsa akan tetapi karena merasa nyaman degan prestise dan fasilitas mewah.

Dengan pemberlakuan UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, kita harap mengeliminir benalu-benalu organisasi kaum muda tersebut.

Taubat Nasuha

Keenam, kesibukan mengurusi permasalahan internal membuat berbagai peluang dan tantangan kaum muda, lepas dari radar analisis sehingga momentum berkontribusi ril kepada bangsa ini, terlewatkan begitu saja.

Perlu diingat bahwa era globaisasi yang sedang berjalan, dan menjadikan Indonesia sebagai pemain penting ditingkat regional ASEAN dan di tingkat global seperti G20, Asia Pasifik dan PBB, membutuhkan resources yang handal dari segi kulaitas dan fresh dari segi usia.

Oleh karenanya, daripada harus terus mengakumulasi dosa dan bisa memuncak pada tuntutan pembubaran, maka pada momentum Kongres ke XIV ini, KNPI selayaknya melakukan pembenahan, mengintropeksi diri dan mereformasi sistem, merevitalisasi peran serta merekonstruksi paradigma keorganisasian.

Menjadikan KNPI sebagai inkubator kepemimpinan pemuda untuk kepemimpinan nasional dengan menyusun agenda strategis berdasarkan kebutuhan global. Dengan demikian, KNPI tidak lagi menjadi jasad simbologi yang tidak memiliki ruh. Selamat ber-Kongres kawan-kawan!

*Penulis adalah Fahrizan Mantan Sekretaris DPD KNPI BABEL 2010-2013

Desak Hentikan Pengiriman Timah

BABEL TERMASUK 10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia
Perekonomian Bangka Belitung sedang tidak stabil, dikarenakan susahnya kegiatan penambangan yang di sebabkan oleh para perusahan penambangan tidak menjalankan usahanya sesuai regulasi UU minerba, hingga IUP yang mereka miliki hanya lah sebuah IUP IUPAN, karena seandainya para pemegang IUP menjalankan usahanya sesuai IUP diajukan tidak akan pernah ada lagi penambangan Ilegal, ini lah kesalahan dari pemerintah daerah yg terlalu berani obral perizinan pertambangan bukannya mengeluarkan WPR untuk pertambangan rakyat,
Berharap Pemerintah pusat turun langsung atas carut marut Pertambangan Timah di bukan hanya terjadi di bangka selatan tetapi hampir terjadi di setiap kab/kota di Bangka Belitung selama ini merupakan kejahatan korporasi,

Solusi asal pasir Timah di dapat, seharusnya WPR solusi asal timah di saat perusahan smelter sebagai penjual balok Timah di BKDI/ICDX tidak sesuai aturan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba 2009 syarat memperoleh IUP perusahan smelter Timah,

Hal ini diperparah dengan adanya indikasi beberapa smelter yang ada di bangka belitung bisa memperoleh rekomendasi pengakuan ET-produk pertambangan walau tidak memiliki  IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau  IUP operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian, cukup dengan berdalih bahwa yang diproses adalah permohonan perpanjangan ET yang lama maka dapat langsung diterbitkan pengakuan ET-produk pertangan yang baru!

Fahrizan Tokoh Pemuda Bangka Belitung mendesak pihak terkait untuk menahan pengiriman Timah di lakukan BKDI karena dasar hukum Permendag 44/2014 merupakan perubahan dari permendag 32/2013 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2013, dilarang mengolah mineral yang bukan dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan sertifikat clear and clean (cc).
sedangkan dalam Permendag 44, bahkan untuk memperoleh Ijin Eksportir Terdaftar Timah Industri (IETTI) sekali pun, tidak ada syarat ada sertifikat cc. “Ini mengherankan, sebab untuk pengolahan/industri hasil tambang seperti zirconium saja, mensyaratkan dukungan bahan baku dari perusahaan yang memperoleh sertifikat cc,”

Fahrizan mengatakan, apabila pemerintah saja tidak peduli asal timah, entah dari penambangan liar atau hasil curian, kemunduran total. Jangan karena membayar PPN 10%, maka ekspor apa saja menjadi bebas. Kalau sampai begini, sama sekali tidak melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, alangkah lebih baiknya untuk saat ini tidak ada pengiriman Timah dari mana pun sama sekali,  karena semua itu akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat di saat babel krisis ekonomi karena timah yang akan di kirimkan itu adalah di indikasikan timah ilegal (TI Rajok) yang berasal dari penambangan ilegal yang di lakukan oleh para penambang yang di datangkan dari negeri seberang, lebih baik menunggu memotorium Timah dari gubernur babel tegasnya

Selain itu mereka perusahan tambang Timah swasta yang rata rata bergabung sebagai anggota BKDI/ICDX sebagai penjual balok Timah tetapi memiliki IUP yang ilegal, maka selain melalui jaringan berkedok mitra Timah mereka juga menggarap atau memperkejakan orang lain untuk menambang di kawasan ilegal baik di darat maupun di kolong daerah aliran sungai menggunakan TI Rajok, para penambang di datangkan dari daerah tetangga untuk bekerja TI rajok kawasan terlarang, agar mereka bisa menambang maka di kordinasikan oleh oknum aparat kepolisian maupun aparat TNI serta di dukung oleh oknum wartawan dari media lokal maupun nasional baik media cetak maupun elektronik dan ormas maupun LSM yang mereka sengaja buat sendiri melalui jaringan mereka, rata rata mereka bukan penduduk asli stempat melakukan dukungan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi mendapatkan FEE Rp.20.000 perkg dari Timah di dapat para penambang ilegal, imbuhnya

Timah Di Kuasai Mereka Selama Ini

broken-earth-kapitalism
Mafia pertambangan Timah seharusnya dapat menjadi perhatian yang serius dari semua aparat penegak hukum di tingkat daerah dan pusat bukan lalu menjadi seperti –maaf- kentut, tak nampak tapi baunya terasa. Kuatnya indikasi praktek mafia petambangan di daerah SDA melimpah pun sudah sangat terasa namun pembuktian lah yang diperlukan, dan menjadi sebuah pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, ditengah banyaknya aparat penegak hukum sendiri yang terindikasi dalam praktek ini?. Atau karena nuansanya sangat politis sehingga sangat sulit untuk di bongkar?

Salah satu contoh kasus
Kisruh KPK vs Polri ini, tak bisa lepas dari dugaan adanya persaingan bisnis tak sehat para pelaku pemain Timah di Bangka Belitung persaingan itu juga oleh sekelompok pendukung calon Kapolri baik kalangan pengusaha maupun dalam internal polri sendiri yang berpangkat bintang tiga. Dari sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang yakni, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

Masalah mulai muncul ketika KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap dari salah satu perusahan smelter Timah di kawasan ketapang pangkalpinang, yang saat ini perusahan tersebut bermasalah dengan masyarakat nelayan pesisir Batu Perahu dan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka terhadap aktivitas kapal isap produksi (KIP) Mutiara Hitam III milik PT Sumber Jaya Indah (SJI) yang di duga tidak memiliki dokumen lengkap sesuai peraturan,
Sampai kapanpun kisruh pertambangan timah tak akan pernah selesai oleh permainan permainan mafia pertambangan timah yg seharusnya para kepala daerah mengeluarkan WPR tetapi mereka para bupati/walikota di propinsi kep.bangka belitung ‘jor joran alias obral izin pertambangan Timah berbalik dengan di sejumlah kepala daerah kabupaten/kota sejak di berlakukannya UU MINERBA 4/2009 di indonesia mereka tidak bisa keluarkan IUP maka dari itu meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut Peraturan Menteri tentang penghentian sementara operasi aktivitas pertambangan,
seperti kita ketahui harusnya WPR di keluarkan pemda bukan IUP karena Luas wilayah izin usaha pertambangan PT Timah mencapai 89,6% (516.097 ha) sementara PT Kobatin 7,2% (41.680 ha) dan gabungan swasta lainnya hanya 3,2% (18.439 ha).
sebelum di uji materi uu minerba 4/2009 di terima MK tentang syarat luas lahan IUP minimal 5.000 ha jadi untuk luas lahan gabungan para perusahan swasta/smelter 3,2% dari luas daerah pertambangan di bangka belitung (18.439 ha) hanya bisa di dapat sekitar 3 perusahan itu juga masing masing sekitar 6.000 ha lebih dapat mereka peroleh,

Mafia pertambangan pun bukan hanya sekedar illegal mining, juga bukan hanya sekedar kriminalisasi dan rekayasa kasus di kegiatan pertambangan tapi lebih dari itu. Ada hal yang lebih besar lagi yang seharusnya dapat diungkap tentang bagaimana carut marutnya dunia pertambangan Timah, Tidak pernah jelasnya penanganan persoalan mendasar pertambangan terkait dengan daya rusaknya yang diperparah dengan perselingkuhan penguasa dan pengusaha makin menyebabkan TANAH Babel ini makin terpuruk dengan kekayaan tambangnya. Justru hal ini lah yang sesungguhnya harus terus diungkap dan ditelusuri kalau tidak ini yang menyebabkan mafia dunia pertambangan Timah menjadi tercium baunya tapi tak terlihat dan tak tersentuh.

BABEL TERMASUK 10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia

Modus Mafia Pertambangan

Jika kita cermati meningkatnya perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh para bupati meningkat seiring dengan berlakunya otonomi daerah di tahun 1999 disertai dengan keluarnya Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alat legitimasi kuat untuk membuka “kran” izin pertambangan TIMAH

Namun justru pada prakteknya lah kita akan dapat menemui indikasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, mulai dari tidak beresnya proses perizinan, tumpang tindih lahan, kerusakan lingkungan, penggusuran lahan masyarakat, pencemaran, hingga sampai ada indikasi manipulasi pajak, sampai suap dan gratifikasi. Ketimpangan-ketimpangan itu sesungguhnya menggambarkan sebetulnya ada yang tidak beres dari semua proses-proses perizinan yang dikeluarkan para penguasa. Entah kesemua ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan akibat belum siapnya daerah dalam menerima otonomi daerah atau ini merupakan faktor “kesengajaan” yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Ada banyak alasan “ketidaksengajaan” ini seperti antara lain karena penguasa mengharapkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini hanya sedikit menetes ke daerah selama Orde Baru. Era otonomi daerah telah memberi kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memungut royalty, pajak, distribusi dll dari izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya. Kedua, politik pembiaran aktor utama (penguasa) juga disebabkan karena adanya semacam “politik balas budi” kepada para pengusaha yang telah ‘mengantarkannya’ memenangkan suara dalam pemilihan jabatan tersebut. Contoh lain juga ditemukan dari tidak pernah tuntasnya penertiban penambangan tanpa izin, tumpang tindih lahan, izin pinjam pakai kawasan, pencemaran akibat tambang yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk.

ada beberapa indikasi modus mafia pertambangan Timah yang selama ini berkembang seperti :

Pertama, penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pertambangan, modus ini digunakan misalnya, seperti mengeluarkan izin pertambangan tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan atau menerbitkan izin kepada pihak perusahaan yang belum memiliki Amdal dan UKL-UPL, izin keluar duluan amdal diurus belakangan, begitu modus yang sering sekali muncul.

Kedua, pemberian izin yang tak sesuai dengan peruntukannya, sehingga timbul tumpang tindih dengan lahan masyarakat, perkebunan sawit dan juga izin HTI dan HPH. Jika dikalkulasikan luas pertambangan ditambah dengan izin HTI, HPH dan perkebunan sawit tersebut hampir sama dengan luas wilayah

Ketiga, Indikasi suap dan gratifikasi terhadap para pejabat daerah dan aparat penegak hukum, tren korporatokrasi (perselingkuhan penguasa dan pengusaha), namun karena ruang lingkupnya sangat politis sehingga sangat sulit untuk diungkap. John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hitman, pemimpin ataupun calon pemimpin dan para pengusaha adalah gabungan yang sangat pas untuk menjalankan sistem ekonomi bahkan sistem politiknya dan ini lah yang dinamakan korporatokrasi yang secara garis besar digambarkan adalah keadaan dimana saat pemerintahan ”dikuasai” oleh kepentingan korporasi (pengusaha). dengan nuansa politik yang saat ini indikasi tarik menarik kepentingan dan menjadikan eksploitasi pertambanga menjadi bargaining penguasa. Izin pertambangan kita akan mudah dieksploitasi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk biaya politik dan semua yang berbau politik patut diduga sebagian besar didanai oleh hasil eksploitasi pertambangan secara membabi buta.

Keempat, terkait dengan masalah produksi, royalti dan pajak pertambangan. Masalah produksi misalnya, selama ini tidak semua instansi terkait memiliki data berapa hasil tambang timah yang keluar dari babel, kenapa produksi timah ini menjadi penting?, dengan kita tahu berapa produksi sebenarnya TIMAH kita maka kita dapat berapa yang seharusnya diterima daerah dari pajak dan royalti, kalau hanya berdasarkan laporan perusahaan apakah dapat dijamin data itu betul atau tidak. Dari modus-modus mafia pertambangan dalam tersebut sudah seharusnya lah, pemerintah daerah dan pihak aparat penegak hukum yang masih bersih dan netral untuk segera mengambil langkah tegas dan berani dalam menyikapi mafia pertambangan ini, bukan sekedar main “ancam” di media saja, namun nol dalam prakteknya.

Masing masing pihak memperjuangkan pendapatnya dari sudut pandang yang sangat sempit dan berbeda-beda, dan cenderung untuk kepentingan nafkah sesaat.

Diluar kelompok-kelompok yang ribut berjuang untuk kelompok masing-masing tersebut, masih terdapat sekelompok besar warga Babel yang pasif dan tak terwakili, mereka adalah pemuda/remaja/anak-anak pewaris Bangka Belitung dikemudian hari.

Ataukah kelompok ini sudah merelakan asset kekayaan pulau Bangka Belitung di-GADAI-kan generasi rakus saat ini?

Seperti baru baru ini terjadi mereka pro kontra di masyarakat atas pemberian gelar adat yang di berikan lembaga adat melayu yang secara kajian belum di lakukan oleh kajian akademisi tentang keberadaan lembaga tersebut, terbesit pemikiran di lapisan masyarakat pemberian gelar yang di lakukan tersebut tak lebih dari sebuah kepentingan sekelompok orang yang selama ini mereka lah bermain dari sebuah permainan baik itu tambang, perkebunan maupun politik, hingga tak satu pun yang mendapat gelar datuk panglima Nanar (nakut nakuti rakyat) & bergelar datuk panglima pembabat bumi serumpun sebalai,

Untuk mengetahui betapa menderitanya rakyat pulau penghasil timah nomor satu dunia, cobalah nonton film serial Laskar Pelangi. Seperti itulah rakyat Bangka Belitung bahkan sampai saat ini. Sayangnya Bangka Belitung tidak ada tokoh-tokoh seperti Gerakan Aceh Merdeka. Sebab jika ada mungkin saya yang akan ikut berjuang membebaskan rakyat Bangka Belitung dari penderitaan seperti itu. Bagaimana mungkin pulau yang pernah mendapat ranking sebagai penghasilan timah, lada, pasir kuarsa, bahkan kaolin nomor satu dunia bisa begitu menderita rakyatnya? Bukankah timah adalah emas putih dunia? Ini sama seperti Aceh penghasil minyak tapi miskin, Papua penghasil tembaga dan emas tetapi menderita, Kalimantan sebagai penghasil kayu tetapi rakyatnya terbelakang, dsb. Sampai-sampai ada yang rela jadi warga negara Malaysia. Ini kisah nyata dan bukan kisah mengada-ada! Ini tidak fair dan tidak adil!

Argumentasi yang logis untuk menelaah kondisi ini adalah telah terjadi tumpang tindih lahan seandainya tidak para pengusaha timah sewaktu mengajukan lahan untuk sebuah IUP & mereka benar benar menambang di IUP masing masing tidak akan pernah ada lagi yang namanya penambangan ilegal, tidak ada lagi setiap pengiriman timah di lakukan oleh BKDI/ICDX selalu bermasalah asal pasir timah di dapat para perusahan peleburan timah (smelter).

Aktor-aktor formal (penguasa), politisi, tokoh masyarakat, militer/polisi dan para preman yang merupakan aliansi yang membentuk negara bayangan lokal yang lebih kuat dan kokoh daripada negara formal dan jauh lebih agresif dan rakus mengambil sumberdaya tambang untuk kepentingan pasar internasional. Apakah BANGKA BELITUNG akan meniru Sierra Leone? Apakah propinsi ini akan menjadi negara Orde Baru yang kriminal di tingkat lokal dan menjauhkan kewajiban-kewajiban aktor-aktor negara dari usaha memproteksi kehidupan rakyat yang berkelanjutan untuk generasi kini dan generasi mendatang.

Fakta perang bandar terjadi sejak era reformasi dan sejak kebodohan rakyat bangka belitung di mulai, PT.Koba Tin merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan komposisi kepemilikan saham 75% milik Malaysia Smelting Corporation atau MSC, Malaysia dan PT.Timah 25%, salah satunya bandar dari para Pengusaha Singapura dari Singapura Tin Industri (STI) dan BUMN China Yunan Tin mendirikan pabrik pemurnian bijih timah (Smelter) di kawasan Jelitik Sungai Liat Bangka dengan membentuk perusahaan patungan smelter hampir rata rata perusahan pertambangan Timah yang industri smelter di bangka belitung mereka kuasai rata rata sahamnya, tanpa terkecuali PT.Timah juga mereka kuasai saham publik 35%,

jadi ada bandar timah selama ini, yg membuat kisruh terjadi, ini bukan mengada ngada, atau ini hanya untuk sebuah bisnis ‘tidak fakta berbicara saya bukan seorang penambang hanya pura pura jadi seorang penambang yang biar legal standing di terima Mahkamah konstitusi saat saya & rekan rekan mengajukan uji materi uu minerba 4/2009 pasal 5 ayat (1)dan pasal 22 (f) tentang penambangan rakyat dua pasal tersebut yang di terima MK dan di kabulkannya uji materi tentang pertambangan rakyat, seharusnya pemerintah daerah mengajukan WPR/IPR bukannya IUP untuk para perusahan bandar,

memasuki tahun 2011 konsorsium bandar dari sebuah smelter di singapura (Singapura Tin Industri) satu satunya perusahan smelter di singapura (hebat) di saat singapura tidak mempunyai cadangan Timah mereka bekerja sama dengan perusahan BUMN negeri china dalam permainan harta karun rakyat bangka belitung,
maka di siasati bagaimana caranya PT.Kobatin tidak di perpanjang kontrak karya dengan permainan isu kapitalis, muncul dua kubu di seting aksi biar dunia atau pun rakyat tahu, hingga PT.Kobatin tidak di perpanjang kontrak karnya, ini lah salah satu kesalahan yang mengakibatkan rakyat bangka belitung di permainkan, setelah hak & tanggung jawab PT.Kobatin tidak ada yang bertanggung jawab,

Bursa Timah Indonesia dengan nama Babel Tin Market itu awal kesepakatan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) & para pengusaha timah baik BUMN maupun swasta dengan semangat nasionalisme ke kompakkan terjadi dengan membentuk Indonesian Tin Asociation (ITA) atau Asosiasi Perusahaan Timah Indonesia Pembentukan ini disepakati dalam pertemuan 28 pengusaha timah Babel termasuk PT.Timah & PT.Kobatin, Bursa Timah indonesia dengan kode Babel Tin Market di lakukan memoratorium pengiriman timah terjadi di akhir tahun 2011, bentuk Tim Formatur, Indonesian Tin Asociation (ITA) “Mandat diberikan ITA ke Wachid Usman (Direktur Utama PT Timah Tbk) sebagai Ketua dan Rudi Irawan mewakili PT Mitra Stania Prima sebagai anggota, serta Petrus dari PT Refined Banka Tin (dewan Timah Indonesia) berdasarkan surat keputusan BAPEEBTI Nomor : 104/BAPPEBTI/PER/08/2013 (02 Aug 2013) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah,

Kekompakan dengan semangat nasionalisme tidak bisa bertahan lama hingga muncul kubu Babel Tin Market & INATIN saat perubahan ini lah antek antek asing bermain merubah pola dari sebelumnya memanfaatkan pengusaha local sekarang pengusaha nasional di bawah kendali BKDI / ICDX, Terlalu memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi melalui surat permohonan Dirut BKDI dengan No. 165/BKDI/DIR/08/2013, perihal permohonan penyelenggaraan pasar fisik timah di bursa berjangka, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), di tujukan ke Bappebti, Tidak sampai satu bulan BKDI / ICDX mengantongi izin penyelenggaran pasar fisik timah dengan keluarnya keputusan Kepala Bappebti per 19 Agustus 2013 lalu. keputusan SK Kepala Bappebti No 08/Bappebti/Kep-PBK/08/2013, tentang penetapan bursa berjangka sebagai penyelenggara pasar fisik timah kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

Siapakah Sebenarnya BUNTUK

SIAPAKAH BUNTUK ITU ??? 
Nama saya Fahrizan yang biasa di panggil BUNTUK oleh karena banyak yang mengenali saya dengan nama panggilan BUNTUK saya memberikan arti dari sebuah nama panggilan BUNTUK= Berani Ungkapkan Tuk Kebenaran, Saya lahir dari rahim seorang ibu rumah tangga Rosmala dan anak ke tiga dari seorang ayah anwar Bj yang sehari hari beraktivitas di kantor PT.Timah Tbk bagian logistik, di sebuah kota kecil di propinsi kepulauan Bangka Belitung kota pangkalpinang yang di lahirkan di rumah sakit UPTB yang saat ini RSBT pada hari sabtu, jam 04.50 atau sehabis shalat shubuh pada tahun 1981, 
Tak heran logat bahasanya pun kurang lebih sama seperti, ape, Nek kemane, ki ya, dak ngapa lah dsb. Anda pasti mengenal Bangka Belitung dari beberapa produk seperti lada, timah, martabak, kerupuk, bakmi, laskar pelangi. Keenam hal itulah yang akan membuat Anda mengenal tempat asal kelahiran saya ini tepatnya INDONESIA MINI yaitu kotamadya pangkalpinang, propinsi kep. 
Bangka Belitung 
Fahrizan bisa membaca & menulis setelah menempuh 2 tahun Taman kanak kanak dari 0 kecil ke 0 besar di TK Aisyiyah kota pangkalpinang di lanjutkan SD Sekolah Dasar NO. 3, SMP Muhammadyah, SMU THB semua di tempuh di kota pangkalpinang, yang tak pernah terbayangkan oleh Fahrizan di saat menerima Nem dan ijazah tamatan SD sekolah dasar untuk mata pelajaran PMP Pendidikan Moral Pancasila saat ini PPKN dengan nilai murni waktu itu mendapat Nilai 98,50, memasuki dunia kampus sebagai mahasiswa di DIII administrasi Negara STIA “AAN” jogyakarta banyak mengisi waktunya di habiskan untuk organisasi kemahasiswaan dengan berbagai jabatan termasuk ketua Badan eksekutif mahasiswa dan di tempuh 2 tahun menamatkan DIII adminstrasi Negara di lanjutkan ke S1 Universitas sebelas maret solo fakultas ilmu politik jurusan adminstrasi Negara sama halnya dengan di kampus STIA’AAN” jogyakarta waktu banyak di isi oleh aktivitas organisasi kampus dan sempat menjadi ketua
badan eksekutif mahasiswa fakultas ilmu politik, 
Setelah berjuang di negeri orang sudah sangat yakin mendapatkan ilmu selama di negeri seberang fahrizan pulang ke kampong halaman kotamadya pangkalpinang dengan niat ingin membangun Bangka Belitung yang diawali menjadi assisten manager Marketing Yamaha Bangka Belitung (Reza) karena di berikan tantangan pada PT. Bahana Auto Mandiri Dealer Motor Kawasaki Bangka Belitung sebagai Surveyor Marketing karena produktivitas kerja di tunjukan pada waktu itu penjualan motor Kawasaki di Bangka Belitung menanjak cepat hingga di promosikan jabatan manager marketing Kawasaki Gorontalo, oleh karena sebuah keluarga yang antara karier dan kebahagian keluarga maka dengan berani membuat perusahan sendiri yang bergerak di bidang barang & jasa dengan nama perusahan CV. Rara Riri Rizan Bersaudara hingga merambah ke bisnis iklan dan media on line bersama group PT.LENTERA MEDIA BABEL, 
Pendiri LSM KAMPAK BABEL, ALAMMAK BABEL, Persaudaraan Bangka Belitung dan mantan sekretaris KNPI BABEL 2010-2013 pendiri BUNTUK CENTER, Untuk mengetahui betapa menderitanya rakyat pulau penghasil timah nomor satu dunia, cobalah nonton film serial Laskar Pelangi. Seperti itulah rakyat Bangka Belitung bahkan sampai saat ini. Sayangnya Bangka Belitung tidak ada tokoh-tokoh seperti Gerakan Aceh Merdeka. Sebab jika ada mungkin saya yang akan ikut berjuang membebaskan rakyat Bangka Belitung dari penderitaan seperti itu. Bagaimana mungkin pulau yang pernah mendapat ranking sebagai penghasilan timah, lada, pasir kuarsa, bahkan kaolin nomor satu dunia bisa begitu menderita rakyatnya? Bukankah timah adalah emas putih dunia? Ini sama seperti Aceh penghasil minyak tapi miskin, Papua penghasil tembaga dan emas tetapi menderita, Kalimantan sebagai penghasil kayu tetapi rakyatnya terbelakang, dsb. Sampai-sampai ada yang rela jadi warga negara Malaysia. Ini kisah nyata dan bukan kisah mengada-ada! Ini tidak fair dan tidak adil! Anda pun harus berjuang untuk wilayah atau asal daerah Anda! Kekayaan alam Indonesia ini milik semua rakyat Indonesia dan harus dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 dan bunyi sila kelima Pancasila! Bukan miliki segelintir orang karena dekat dengan tampuk kekuasaan, punya jabatan, lingkaran presiden, jenderal-jenderal, dsb.

Sekali lagi ingin saya tekankan: tujuannya saya hanya satu yakni ingin memberikan pembelajaran kecerdasan berdasarkan pengalaman saya selama ini bagaimana saya melakukan perlawanan terhadap kebijakan kebijakan pemda babel karena saya tidak mau di bodohin oleh siapun maka saya mengetahui maksud tujuan akhirnya akan menzholimi rakyat babel, membagikan sebuah hasil kerja keras logika berpikir manusia yang sehat. Ketika suatu hari saya meninggalpun, saya ingin Anda dan orang-orang setelah kita tahu bahwa pernah ada orang-orang hebat dan pintar di zaman dulu. Mengutip sebuah kata bijak dari seorang ulama besar, “Ada banyak orang hidup tetapi mendengar namanya saja kita menjadi mati. Namun ada orang-orang yang sudah mati, tetapi ketika mendengar namanya kita menjadi hidup.” Anda mengerti maksudnya? Jadilah orang-orang yang bahkan ketika Anda meninggalpun, saat orang mendengar nama Anda, mereka merasa termotivasi, terhibur dan diteguhkan untuk mendapatkan semangat baru, hari dan masa depan, saya berprinsip pada sebuah pepatah yang berkata, “Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada memaki kegelapan.”

Saya dalam hal ini tidak ada kepentingan apapun dengan yang namanya Timah, kepentingan saya saat ini hanya untuk masa depan bangka belitung, masa depan adik adik saya, anak anak saya,di saat saudara saudara saya, kerabat saya, bahkan para pemimpin & wakil rakyat saya telah di bodohi oleh yang namanya materi recehan ini fakta terjadi, sudah dari pada cukup selama ini saya hanya lah jadi tempat di mana mana orang selalu memanfaatkan saya, hingga pembusukan yang selalu saya dapatkan apa yang orang lain maupun rekan rekan saya perbuat tetapi saya yang kena getahnya, yang pasti hidup harus punya prinsip dalam sehari hari, jangan hanya untuk sebuah kepentingan materi pribadi di dapat dari seseorang yang tidak gentle man dalam berorganisasi /berpolitik (pileg) sahabat sendiri sanggup untuk di tikam, yang pasti saya tidak kecewa & putus asa masih panjang jalan yang harus saya tempuh & masih banyak tempat di mana saya bisa mengabdi kepada masyarakat, semua itu tidak akan pernah habis & tidak akan pernah pudah sesuatu semangat untuk perubahan di mana pun organisasi tempat kita untuk mengabdi, yang penting tanamkan sebuah prinsip kepentingan dalam diri kita sendiri,

· Kapankah waktu kita untuk mengurusi kepentingan pribadi kita, waktu kita beraktivitas / bekerja

· Kapankah waktu kita untuk mengurusi kelompok kita, waktu kita menjalankan sebuah organisasi/perkumpulan kita dengan rekan rekan.

· Kapankah kita untuk mengurusi kepentingan orang banyak, waktu kita perjuangkan hak hak rakyat / masyarakat

Dari sebuah kepentingan itu, kadang kita lupa diri, kebanyakan yang terjadi pada waktu mengurusi kelompok atau organisasi selalu mengharapkan sebuah materi kepentingan pribadi, untuk menjalankan sebuah organisasi atau baru mau masuk sebagai anggota organisasi, 

Apalagi berbicara untuk kepentingan masyarakat tidak mendapatkan apa apa jadi malas untuk mengurusi kepentingan orang banyak, yang lebih menyakitkan malah kepentingan masyarakat banyak di manfaatkan untuk kepentingan pribadi,

Saat ini, kebiasaan mengumpat, memaki, menyalahkan, memojokkan, menggosip, menyebarkan berita bohong, dsb. sudah terbiasa. Apalagi jika situasi daerah, kondisi perekonomian, politik, semuanya berantakan dan silih berganti tiada henti. Lebih mudah memang mengeluarkan kata-kata makian, dsb. Saya rasa Anda dan saya pun bisa. Tinggal saja angkat suara, bikin akun facebook palsu, nyebarin hoak, dsb. untuk menjelek-jelekkan orang, Gampang sekali melakukan hal itu! Siapa pun bisa! Jadi tidak perlu bangga jadi orang yang sukanya menjelek-jelekkan sesuatu orang lain atau pemerintah.memilih untuk mengeluh itu jauh lebih gampang daripada memilih untuk melakukan perubahan.

Pertanyaannya adalah: apakah kita bisa memberikan solusi, jalan keluar atau membantu menyelesaikan hal-hal amburadul tersebut? Banyak yang tidak bisa bukan? Jadi jika kita menjadi pemimpin atau presiden sekalipun, kita juga tidak sama baiknya. Itulah yang terjadi dengan negara yang kacau seperti ini

Fakta perang bandar terjadi sejak era reformasi dan sejak kebodohan rakyat bangka belitung di mulai, PT.Koba Tin merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan komposisi kepemilikan saham 75% milik Malaysia Smelting Corporation atau MSC, Malaysia dan PT.Timah 25%, salah satunya bandar dari para Pengusaha Singapura dari Singapura Tin Industri (STI) dan BUMN China Yunan Tin mendirikan pabrik pemurnian bijih timah (Smelter) di kawasan Jelitik Sungai Liat Bangka dengan membentuk perusahaan patungan smelter menurut Tokoh Pemuda Bangka Belitung ‘Fahrizan katakan hampir rata rata perusahan pertambangan Timah yang industri smelter di bangka belitung mereka kuasai rata rata sahamnya, tanpa terkecuali PT.Timah juga mereka kuasai saham publik 35%, 

Setelah tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat belitung terjadi penolakan DOLPHIN ISLAND dan KAPAL HISAP dari Bcare, mahasiswa & masyarakat belitung, para mafia timah tidak kehilangan akal mereka memainkan perannya dengan penolakan kontrak karya PT.KOBATIN yang sengaja di buat isu kapitalis, antek antek asing hingga PT.KOBATIN di tolak pemerintah pusat perpanjangan kontrak karyanya, hingga mereka konsorsium timah membentuk bursa timah indonesia, 

SIAPAKAH BUNTUK ITU ?

siapakah BUNTUK itu ?

Imagenama saya Fahrizan yang biasa di panggil BUNTUK = Berani Ungkapkan Kebenaran, Saya lahir di sebuah kota kecil di propinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel). Sebelum menjadi propinsi, Bangka Belitung adalah sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi Sumatera Selatan dengan Palembang sebagai ibukotanya. Tak heran logat bahasanya pun kurang lebih sama seperti, ape, Nek kemane, ki ya, dak ngapa lah dsb. Anda pasti mengenal Bangka Belitung dari beberapa produk seperti lada, timah, martabak, kerupuk, bakmi, laskar pelangi. Keenam hal itulah yang akan membuat Anda mengenal tempat asal kelahiran saya ini tepatnya kotamadya pangkalpinang,  
Bangka Belitung sebelum menjadi propinsi bahkan sesudah menjadi propinsi, menurut saya sama saja. Hanya keramaian yang bertambah di mana-mana muncul hotel-hotel baru dan juga kejahatan yang terus meningkat. Padahal sebagian besar rakyatnya masih hidup menderita, miskin, pekerja kasar sebagai buruh timah, pendidikan yang kurang, dsb. Bukan hanya suku Melayu saja, melainkan juga suku Cina hidup miskin di sana. Kalau tidak percaya cobalah datang ke sebuah desa bernama Pesaren. Di sana hampir semua penduduk yang mayoritas Cina hidup sebagai nelayan. Bahkan Babel ini masuk nominasi 10 propinsi termiskin di Indonesia. Bukan kata saya loh tetapi kata pemerintah hasil survei lembaga terpercaya (BPS 2010). Kalau tidak salah urutan ke-8. Saya rasa mungkin sama seperti beberapa dari antara kita yang membaca blog ini. Apakah di kota Anda masih ada orang-orang miskin, kurang pendidikan, dan terbelakang? Atau jangan-jangan kota Anda menduduki ranking 5 besar di atas? Inilah tanggung jawab kita untuk membuat perubahan itu. 

Anehnya lagi saat ini Bangka Belitung mau mencalonkan diri jadi wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini ide konyol dan gila! Sang gubernur bahkan rela hilir mudik ke luar negeri untuk mempromosikan propinsi ini agar layak. Bukan karena saya alergi akan pembangkit listrik nuklir, skeptis, atau trauma dengan hal-hal berbau nuklir? Bukan! Seperti saya katakan, saya hanya semata-mata menggunakan akal sehat dan nalar logika manusia saja. Indonesia masih memiliki puluhan ribu pulau tak berpenghuni. Mengapa tidak menggunakan pulau-pulau tersebut? Saya rasa tsunami Jepang 2011 yang beberapa hari lalu terjadi seharusnya membuka mata kita. Di sana ada sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir yang meledak. Bahkan penduduk radius 20 km harus diungsikan dan jika pusat reaktor nuklirnya meledak maka radius 200 km harus disterilkan. Apa ini tidak bahaya? Gunakan akal sehat saja. Lalu apakah propinsi baru ini bisa mengatasinya dan memiliki orang-orang hebat? Ini namanya menantang maut dan merasa jagoan. Kenapa tidak propinsi lain saja? Tetapi saran saya gunakan pulau yang masih kosong karena semua propinsi tahu bahaya seperti ini dan ada banyak yang menolaknya. 

Bukan saya tidak mendukung tetapi belum saatnya Indonesia sok-sok jagoan mengurus hal-hal seperti itu. Jangan karena lampu mati, PLN bangkrut otomatis semuanya dilegalkan? Mana akal sehatnya? Memang harus kita akui bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir relatif aman dan yang paling utama adalah murah tetapi dayanya besar. Tetapi kita bicara Indonesia Bung! Kita urus Pertamina, Krakatau Steel, Lapindo dan PLN saja bangkrut dan kacau balau, apalagi ngurus sesuatu yang menyimpan bahaya besar seperti ini? Coba gunakan akal sehat. Dan kalaupun mau, ya pilihlah puluhan ribu pulau di Indonesia yang belum berpenghuni. Kalau pun pulau itu tenggelam bukankah tidak ada korban jiwa? Bukankah sudah banyak pulau Indonesia tenggelam karena ditambang pasirnya, direbut Malingsial, tetapi kita santai-santai saja? Ayolah be smart gitu loh. Jangan ikuti nafsu atau bisik-bisik pemilik proyek ini dan itu. Sebagai pemimpin, Anda dipilih untuk mensejahterakan rakyat! Jika pembangkit listrik tenaga nuklir tetap berdiri, kita hanya berdoa semoga kejadian Chernobyl (Rusia), dan baru-baru ini Jepang, tidak terjadi. Jika terjadi bahkan orang dari Kalimantan seperti Ketapang, Sumsel, Lampung, Jambi, harus siap-siap mengungsi karena jaraknya yang sangat dekat. Yang paling penting kumpulkan uang dan jika terjadi apa-apa tinggal say goodbye saja. Pindah ke luar negeri seperti banyak pejabat dan konglomerat yang ada. Kalau nanti dibilang tidak peduli tinggal kita jawab saja, “Lagian ente (Betawi baca: kamu) bikin nuklir gitu, apa emang ente peduli?” Paling kasian ya yang kena Lapindo sebenarnya. 

Untuk mengetahui betapa menderitanya rakyat pulau penghasil timah nomor satu dunia, cobalah nonton film serial Laskar Pelangi. Seperti itulah rakyat Bangka Belitung bahkan sampai saat ini. Sayangnya Bangka Belitung tidak ada tokoh-tokoh seperti Gerakan Aceh Merdeka. Sebab jika ada mungkin saya yang akan ikut berjuang membebaskan rakyat Bangka Belitung dari penderitaan seperti itu. Bagaimana mungkin pulau yang pernah mendapat ranking sebagai penghasilan timah, lada, pasir kuarsa, bahkan kaolin nomor satu dunia bisa begitu menderita rakyatnya? Bukankah timah adalah emas putih dunia? Ini sama seperti Aceh penghasil minyak tapi miskin, Papua penghasil tembaga dan emas tetapi menderita, Kalimantan sebagai penghasil kayu tetapi rakyatnya terbelakang, dsb. Sampai-sampai ada yang rela jadi warga negara Malaysia. Ini kisah nyata dan bukan kisah mengada-ada! Ini tidak fair dan tidak adil! Anda pun harus berjuang untuk wilayah atau asal daerah Anda! Kekayaan alam Indonesia ini milik semua rakyat Indonesia dan harus dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 dan bunyi sila kelima Pancasila! Bukan miliki segelintir orang karena dekat dengan tampuk kekuasaan, punya jabatan, lingkaran presiden, jenderal-jenderal, dsb.

Sekali lagi ingin saya tekankan: tujuannya saya hanya satu yakni ingin memberikan pembelajaran politik yang baik dalam menuju pesta demokrasi pemilukada 2012 berdasarkan pengalaman saya selama ini bagaimana saya melakukan perlawanan terhadap kebijakan kebijakan pemda babel karena saya tidak mau di bodohin oleh siapun maka saya mengetahui maksud tujuan akhirnya akan menzholimi rakyat babel, membagikan sebuah hasil kerja keras logika berpikir manusia yang sehat. Ketika suatu hari saya meninggalpun, saya ingin Anda dan orang-orang setelah kita tahu bahwa pernah ada orang-orang hebat dan pintar di zaman dulu. Mengutip sebuah kata bijak dari seorang ulama besar, “Ada banyak orang hidup tetapi mendengar namanya saja kita menjadi mati. Namun ada orang-orang yang sudah mati, tetapi ketika mendengar namanya kita menjadi hidup.” Anda mengerti maksudnya? Jadilah orang-orang yang bahkan ketika Anda meninggalpun, saat orang mendengar nama Anda, mereka merasa termotivasi, terhibur dan diteguhkan untuk mendapatkan semangat baru, hari dan masa depan lebih baik. Jangan seperti banyak pejabat dan politikus sekarang ketika dengar namanya saja kita sudah muak. 4L = Lu Lagi Lu Lagi. Bagaimana menurut Anda?

dalam menulis materi blog ini saya berprinsip pada sebuah pepatah yang berkata, “Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada memaki kegelapan.”

Apa maksud pepatah ini?

Mari kita andaikan saat ini kita semua berada di dalam gua atau ruangan yang gelap gulita. Sudah pasti semua orang dari antara kita tidak bisa melihat dan tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Bukankah begitu? Bagaimana bisa mau menemukan jalan? Lagian memang gelap sama sekali. Apa yang biasa orang lakukan pada situasi seperti ini? Pasti ada yang mencoba bersabar mengharapkan pertolongan datang. Ada juga yang terpaksa merenungi nasib dan berkata, “Ya memang sudah takdirku begini.”

Atau beberapa lagi akan memaki-maki tidak jelas kepada semua orang. Ada yang mungkin menangis histeris karena takut, ada yang saling cakar-cakaran, baku hantam, menyalahkan orang lain, dsb. Karena memang saling tidak melihat dan bisa saling mukul karena didorong, terdorong atau apalah. Runyam, sumpek danhopeless bukan? Itulah yang kadang banyak terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini dalam berbagai hal. Dan saya rasa itulah situasi yang kita hadapi sebagai bangsa dan rakyat Indonesia ini. Semuanya kacau di negeri ini! Penegakan hukum melempem, korupsi merajalela, pelayanan publik amburadul, perebutan kekuasaan, omong kosong pejabat, berita fitnah, terorisme menghantui jiwa kita, bencana alam silih berganti memporak-porandakan negeri ini, mafia kasus menggurita, harga makanan semakin mahal, biaya pendidikan semakin tidak terjangkau, semuanya bikin stress dan sumpek. Sumbu emosi menjadi semakin pendek. Sampai ada yang berdoa agar ada meteor besar jatuh ke rumah pejabat korup, pelaku terorisme, dsb. Namun sayang, jatuhnya malah di atas rumah rakyat jelata.

Saat ini, kebiasaan mengumpat, memaki, menyalahkan, memojokkan, menggosip, menyebarkan berita bohong, dsb. sudah terbiasa. Apalagi jika situasi negara, kondisi perekonomian, politik, bencana alam semuanya berantakan dan silih berganti tiada henti. Lebih mudah memang mengeluarkan kata-kata makian, dsb. Saya rasa Anda dan saya pun bisa. Tinggal saja angkat suara, bikin akun facebook palsu, nyebarin hoak, dsb. untuk menjelek-jelekkan orang, termasuk pemerintah. Gampang sekali melakukan hal itu! Siapa pun bisa! Jadi tidak perlu bangga jadi orang yang sukanya menjelek-jelekkan sesuatu atau pemerintah. Memilih untuk mengeluh itu jauh lebih gampang daripada memilih untuk melakukan perubahan.

Pertanyaannya adalah: apakah kita bisa memberikan solusi, jalan keluar atau membantu menyelesaikan hal-hal amburadul tersebut? Banyak yang tidak bisa bukan? Jadi jika kita menjadi pemimpin atau presiden sekalipun, kita juga tidak sama baiknya. Itulah yang terjadi dengan negara yang kacau seperti ini. Sudah tahu sama tahu bahwa korupsi bukannya berkurang tetapi semakin marak dan semakin sulit dilacak karena polanya semakin rumit dan licin. Aparat polisi saja tidak bisa diandalkan saat ini, apalagi yang lain? Karena itulah saya merasa terpanggil, “Kalau saya ikut memaki-maki, menyalahkan ini dan itu, ini tidak boleh, itu tidak benar, ini dosa, itu jahat, dsb…

aya di sini hanya mencoba membagi sebuah ilmu yang menurut saya logis dan masuk akal sebagai seorang manusia. Itu saja! Urusan Anda mau membacanya, mencernanya, mempraktekkannya, itu urusan pada Anda. Tidak ada paksaan sama sekali. Saya sudah cukup muak melihat banyak orang hanya bisa bicara saja. Lalu ketika tetangga, saudara kita hidup menderita, nafas ngos-ngosan untuk menentukan antara hidup dan mati karena sakit, apa yang bisa kita lakukan? Lalu apakah Anda yakin Anda masuk Surga karena membiarkan sesama kita mati karena sakit karena miskin? Anda jawab sendiri!

Saya bukan pendeta, ustadz, biksu, bikuni, pastor, alim ulama! Saya hanya manusia yang mencoba membagikan sebuah akal sehat untuk menyiasati kegelapan hidup ini. Saya hanya ingin menyalakan sebatang lilin. Itu saja! Itulah prinsip saya soal “lebih baik menyalahkan sebatang lilin daripada memaki kegelapan.” Saya rasa, jika kita mau kita bisa memberikan sedikit pembaharuan positif dalam masyarakat sekitar. Anda pasti bisa menyalakan sebatang lilin juga untuk sesama kita. Tetaplah bersama saya di tulisan yang akan datang. Wassalam

 

 

 

iklan-bappeda-kab.jpg

KORUPSI = karena rakyat salah memilih pemimpin dan wakil rakyat

PENYEBAB korupsi banyak. Namun penyebab yang paling signifikan yaitu karena rakyat salah memilih pemimpin dan wakil rakyat. salah memilih presiden, gubenur, bupati dan walikota. Salah memilih wakil rakyat.

Sulit mengakui kesalahan

Masalahnya adalah, sebagian bangsa Indonesia tergolong bangsa yang sulit mengakui kesalahan. Sering merasa benar walaupun fakta menunjukkan adanya kesalahan. Selalu mencari pembenaran-pembenaran yang tidak rasional. Bahkan, menimpakan kesalahan kepada pihak yang lain. Pokoknya, sulit mengakui bahwa pilihannya salah.

Ibarat membeli durian

Para pemilih itu ibarat pembeli durian. Semua durian kulitnya bagus dan dianggap semua durian bagus. Lantas dipilihnya durian itu. Setelah di rumah, durianpun dibuka. Ternyata durian busuk. Demikian juga ketika memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. Semua dianggap baik. Lantas dengan alasan memilih sesuai hati nurani, maka memilihlah. Padahal, yang dipilih adalah pemimpin yang korup atau pemimpin yang membiarkan praktek-praktek korupsi. Wakil rakyatpun yang dipilih juga ternyata korup.

Mudah terpengaruh

Rakyat yang tergolong salah memilih, tergolong orang-orang yang mudah terpengaruh. Terpengaruh uang atau money politic. Terpengaruh hasil survei. Terpengaruh kampanye lewat televisi, radio, koran, spanduk, baliho, pamflet, plakat, brosur. Terpengaruh janji-janji kampanye. Terpengaruh visi dan misi. Terpengaruh figur politisi. Terpengaruh popularitas politisi atau calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya.

Tidak faham politik dan psikologi

Sekitar 70% pemilih sebenarnya tak faham politik. Apalagi psikologi. Mereka menilai calon pemimpin dan wakil rakyat hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Sifatnya spekulatif.

Tidak faham kriteria kualitas

Sesungguhnya para pemilih tidak memahami kriteria kualitas. Misalnya, jujur itu yang bagaimana. Amanah buktinya apa? Cerdas apa indikatornya. Meyakinkan itu tolok ukurnya? Mampu memimpin negara itu buktinya apa? Sanggup memberantas korupsi itu nilainya berapa? Apa ideologi calon pemimpin? Apa parameter kenegarawanannya?

Korupsi merajalela

Akibat salah pilih, maka yang muncul adalah pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang sekitar 70%-nya bermental korup dan bahkan melakukan tindakan korupsi.

 

 

Bang Fahrizan

Jumlah pemilih muda dalam pemilihan umum kepala daerah tak bisa diremehkan. Meski banyak kaum muda yang apatis, sebagian dari mereka tetap menginginkan perubahan. Lalu, bagaimana jika kaum muda berdiskusi tentang kepemimpinan daerah?

Kepemimpinan daerah membutuhkan orang muda yang bisa melakukan perubahan di segala bidang. Hal itu pun berlaku di pangkalpinang yang akan menggelar Pilkada 2013.

perlu ada regenerasi kepemimpinan. ”Negeri ini membutuhkan orang yang tidak hanya muda secara umur, tetapi juga berjiwa muda dengan gasasan yang segar. Ini menjadi angin baru yang dapat melakukan tindakan nyata dan realisasi program yang berkesinambungan,”

Krisis kepemimpinan karena kurangnya, bahkan tak adanya pendidikan politik yang baik, jelas memengaruhi karakter calon pemimpin ke depan. Tak heran jika pada akhirnya muncul nama-nama lama menjelang Pilkada

Permasalahan yang datang kemudian adalah jika tak ada nama-nama tersebut yang muncul dalam pemilu daerah, lantas siapa yang dapat memimpin pangkalpinang? Adakah calon pemimpin yang secara efektif mampu menyelesaikan permasalahan secara…

Lihat pos aslinya 971 kata lagi

MUNGKINKAH HIBAH KEKUASAAN TERJADI DI PANGKALPINANG 2013

Jumlah pemilih muda dalam pemilihan umum kepala daerah tak bisa diremehkan. Meski banyak kaum muda yang apatis, sebagian dari mereka tetap menginginkan perubahan. Lalu, bagaimana jika kaum muda berdiskusi tentang kepemimpinan daerah?

Kepemimpinan daerah membutuhkan orang muda yang bisa melakukan perubahan di segala bidang. Hal itu pun berlaku di pangkalpinang yang akan menggelar Pilkada 2013.

perlu ada regenerasi kepemimpinan. ”Negeri ini membutuhkan orang yang tidak hanya muda secara umur, tetapi juga berjiwa muda dengan gasasan yang segar. Ini menjadi angin baru yang dapat melakukan tindakan nyata dan realisasi program yang berkesinambungan,”

Krisis kepemimpinan karena kurangnya, bahkan tak adanya pendidikan politik yang baik, jelas memengaruhi karakter calon pemimpin ke depan. Tak heran jika pada akhirnya muncul nama-nama lama menjelang Pilkada

Permasalahan yang datang kemudian adalah jika tak ada nama-nama tersebut yang muncul dalam pemilu daerah, lantas siapa yang dapat memimpin pangkalpinang? Adakah calon pemimpin yang secara efektif mampu menyelesaikan permasalahan secara adil?

Jika dikaitkan dengan kepemimpinan dan orang muda, di Indonesia, terutama di pangkalpinan, belum ada sosok baru. muda tidak hanya dilihat dan dimengerti dari segi umur, tetapi juga gagasannya.

Calon pemimpin tersebut tidak hanya sanggup menyelesaikan masalah secara efektif, tetapi juga memiliki brand image calon itu sendiri.

Namun, mereka belum memiliki brand image yang khas. Mereka belum memiliki gagasan yang revolusioner.

Krisis

krisis kepemimpinan ini disebabkan tak adanya pendidikan politik oleh partai politik, organisasi, LSM, termasuk lembaga pendidikan.

”Kewirausahaan tidak ada yang ditanamkan kepada mahasiswa oleh pemda telah menjadi wabah. Itu tak masalah jika dalam batas wajar. Namun, program kewirausahaan yang digembar-gemborkan pemerintah telah melewati batas. Program kewirausahaan menjauhkan mahasiswa dari nilai kebangsaan,”

Masyarakat pangkalpinan sepertinya harus bersabar atas munculnya sosok muda yang memiliki determinasi dan keberanian yang kuat dalam memimpin. Namun, ini tak berarti orang muda atau masyarakat kita antipolitik.

Sebenarnya masyarakat sedang galau. Mereka merindukan pemimpin muda. ”Pe-er kita selanjutnya adalah bagaimana mentransfer kegalauan privat mengenai permasalahan politik ini menjadi kegalauan publik, lalu bersama-sama kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut,”mengingat begitu  kompleksnya permasalahan yang terjadi, dituntut stamina yang tinggi dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, diimbau kepada partai politik untuk mengusung cawako yang berusia muda.

“Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang sudah berusia uzur mampu memimpin pangkalpinang dengan baik, sebab staminanya saja sudah menurun. Sementara untuk menuntaskan berbagai permasalahan  dibutuhkan stamina yang senantiasa fit,”

Terkait pencalonana sejumlah cawako yang sudah berusia di atas 50 tahun, Arifin mengharapkan para kandidat tersebut legowo mengundurkan diri. Berilah kesempatan kepada yang muda-muda untuk memimpin pangkalpinang lima tahun ke depan.

“Kalau yang tua-tua tetap ngotot maju, sampai kapan regenerasi kepimpinan bisa terjadi di pangkalpinang. Sudahlah, yang tua-tua silahkan minggir, beri jalan bagi yang muda-muda,” 

Memang benar bahwa pangkalpinang tidak kekurangan pemimpin baru. Mereka semua dapat ditemukan dalam organisasi-organisasi sipil, masyarakat bisnis, dan masyarakat pada umumnya. Namun, adalah fakta bahwa jalan menuju pangkalpinang 1, seperti di banyak negara demokrasi lainnya, harus melalui partai politik. Hanya partai politik yang dapat mengajukan calon

Adalah hal yang lumrah jika mereka mencalonkan anggota mereka sendiri yang telah bekerja keras dalam partai. Tapi mungkin saja partai-partai politik mengajukan calon non-partai. Meskipun begitu tetap saja partai politik memainkan peran penting dalam memastikan perubahan generasi.

Oleh karena itu, kita perlu menyambut munculnya sejumlha figure muda sebagai bukti bahwa generasi baru pemimpin politik Indonesia memang dalam pembuatan. Kita tentu juga berharap bahwa partai-partai politik akan segera memberikan kesempatan lebih besar bagi kader muda mereka untuk mendapatkan pengalaman kepemimpinan nyata. Para pemimpin muda, begitu mereka muncul, membutuhkan semua dukungan yang mereka dapatkan dari mentor mereka dan senior.

Namun, harus diingat sedikitnya ada tiga tantangan untuk memastikan bahwa perubahan generasi akan berlangsung dalam jangka pendek untuk Pemilihan kepala daerah. Pertama, pemimpin generasi tua perlu menyadari bahwa mereka tidak dapat mendominasi kekuasaan selamanya. Kedua, sangat penting bagi para pemimpin muda untuk membuktikan diri mereka memang mampu untuk memimpin. Ketiga, baik pemimpin tua dan muda harus bekerja sama untuk memastikan negara mengalami transisi kekuasaan secara demokratis.

 

Ada apa gerangan dengan fenomena ini, sehingga orang-orang muda masih dianggap sekedar wayang kulit di tangan para dalang?

Kekuasaan dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang tabu. Dengan kekuasaan maka seeorang dapat mewujudkan mimpi-mimpi politiknya untuk  mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Meskipun ada juga yang sekedar memenuhi hasyrat pribadi, bahkan juga kehendak hendak membangun dinasti kekuasaan.

Namun semata berorientasi kekuasaan dan melupakan mengapa sebuah partai politik didirikan bisa  membuat ahistoris. Pada dasarnya partai politik didirikan adalah sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Partai politik berdiri tak bisa melepaskan diri dari kedaulatan yang berarti juga impian dan harapan rakyat. Tegasnya partai politik adalah perwujudan dari demokrasi, yang menampung hasyrat dan mimpi-mimpi rakyat.

Historis partai politik ini mengharuskan bahwa apapun putusan partai haruslah bottom up. Bukan top down. Segala sesuatunya diputuskan berjenjang mulai dari tingkat paling bawah dan mendaki perlahan ke tingkat yang paling tinggi. Sayangnya, kehidupan partai macam ini hanya tinggal di atas kertas, jika pun masih ada yang mencantumkannya dalam AD dan ART partai.

Dalam prakteknya semangat demokrasi itu telah berubah menjadi budaya paternalistis. Para DPC dan DPD yang hendak berangkat ke kongres selalu melihat gejala di tingkat elit. Maklum, ini pula yang disosialisasikan para elit ke tingkat bawah yang kemudian melahirkan dukungan, boleh jadi karena faktor X, bisa saja oleh money politics atau pikiran pragmatis siapa yang  dominan di pusat kekuasaan partai politik.
 
Dengan pola macam itu, dipastikan tokoh-tokoh muda tak mempunyai mesin politik yang kuat karena tidak dibarengi oleh dana politik yang kuat pula. Kekuatan gagasan semata rupanya tidak menggoda para peserta kongres yang kemungkinan besar lebih berpikir pragmatis dan transaksional. Tak ayal, anak muda menjadi marginal dan feriferal, apa boleh buat.

Tak mungkin kaum tua itu menyerahkan kekuasaan bagaikan “hibah kekuasaan” begitu saja kepada anak-anak muda sepotensial apapun mereka. Jangan-jangan mereka telah mempunyai rencana tersendiri, dan orang-orang muda yang dimaksud tidak termasuk daftar.

Rencana “tersendiri” itu boleh jadi berbau “nepotism.” Memang sukar untuk mengatakannya secara terbuka, namun fenomena itu sedikitnya sudah mulai terbayang-bagi mereka yang secara jeli menyimak dunia persilatan di panggung politik kontemporer di negeri ini.

Jadi bagaimana, dong? Saya kira peluang itu harus diperjuangkan secara demokratis, jika “merampok” kekuasaan diangap ilegal. Toh jumlah orang muda yang berusia 17 tahun hingga 45 tahun di negeri ini sangat signifikan dan dominan. Saya membayangkan jika gerakan generasi 17-45 tahun itu tampil di facebook atau witter, barangkali gegap gempitanya luar biasa.

Bargainingnya cukup besar. Jika perlu ajukan petisi, bahwa anak-anak muda tidak akan memilih partai itu dalam Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pilkada  jika tak sudi melakukan reshuffle. Dicoba dululah, setidaknya ketika terbukti kita lega tatkala gerakan peduli dan cinta  Prita berhasil secara surprise.

Anggapan bahwa anak-anak muda itu apolitis justru menemukan peluangnya dengan gerakan ini. Mungkin mereka apolitis justru setelah kecewa dan putus asa melihat performance partai politik selama ini. Inilah peluangnya dan jangan ditunda lagi karena tak mustahil tertunda selamanya ketika pemegang kekuasaan politik melakukan konsolidasi untuk mempertahankan kekuasaannya. (***)Image

 

 

Tapak PLTN, Kenapa Babel?

Tapak PLTN, Kenapa Babel? Penulis: Oleh: Fahrizan ALAMMAK Babel edisi: 07/Apr/2011 wib Anggaran APBN yang diusulkan untuk melakukan sosialisasi PLTN senilai Rp 1,59 miliar itu dapat dialihkan untuk penelitian energi alternatif. Karena energi alternatif di Bangka Belitung dapat saja dikembangkan apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik.

PADA tahun 1989, Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) memutuskan untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif termasuk investigasi secara mendalam tentang calon tapak PLTN di Semenanjung Muria Jawa Tengah. Studi itu sendiri dilaksanakan di bawah koordinasi BATAN, dengan arahan dari Panitia Teknis Energi (PTE), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dilakukan bersama-sama oleh beberapa instansi lain di Indonesia. (lebih…)